Jagatmediakertanegara, Palembang – Munculnya indikasi dugaan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut Gubernur serta Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 menuai kritik keras dari kalangan aktivis mahasiswa.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan, Andi Leo, S.T., M.H., menilai angka tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait urgensi, rasionalitas, serta prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih mendesak.
“Jika benar terdapat indikasi dugaan anggaran Rp3 miliar untuk pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur, maka publik sangat wajar mempertanyakan skala prioritas pemerintah daerah. Di saat rakyat masih berhadapan dengan jalan rusak, tekanan ekonomi, dan layanan dasar yang belum merata, angka sebesar itu tentu melukai rasa keadilan publik,” tegas Andi Leo.
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bukan ditujukan pada keberadaan pakaian dinas sebagai bagian dari kebutuhan protokoler kepala daerah, melainkan pada besaran anggaran yang dinilai tidak wajar.
“Yang kami soroti adalah indikasi dugaan nilai pengadaannya. APBD harus lebih dulu berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan terkesan lebih fokus memperkuat simbol dan citra kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi Leo menilai bahwa jika indikasi tersebut terbukti, maka publik berpotensi melihat adanya pola belanja fasilitas bagi kalangan elite yang sebelumnya juga sempat menjadi sorotan, mulai dari penggunaan helikopter yang dinilai belum jelas urgensinya, pengadaan mobil dinas bernilai miliaran, hingga kini munculnya indikasi anggaran pakaian dinas yang fantastis.
“Kalau pola ini terus berulang, masyarakat berhak membaca adanya arah anggaran yang semakin menjauh dari kebutuhan rakyat. Jangan sampai APBD berubah fungsi menjadi etalase kenyamanan elite,” katanya.
Ia juga mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan terkait rincian pengadaan, mulai dari jumlah item, spesifikasi, hingga dasar perhitungan anggaran tersebut.
“Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jangan biarkan muncul persepsi bahwa anggaran daerah lebih sibuk merapikan penampilan kekuasaan daripada menyelesaikan persoalan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai hal tersebut.
2 Komentar
Buset, baju dinas sampe segitunya 3 Miliar
Waw, baju dinas 3 Miliar, Sumsel serem bener