Jagatmediakertanegara, Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita mendadak menjadi sorotan nasional setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) dilaporkan dibubarkan. Alih-alih meredam perhatian publik, peristiwa tersebut justru membuat film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Jehan viral di media sosial serta memicu gelombang diskusi mengenai situasi masyarakat adat di Papua.
Dokumenter berdurasi sekitar 95 menit itu mengangkat persoalan pembangunan di Papua Selatan, mulai dari konflik lahan, eksploitasi sumber daya alam, hingga dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap kehidupan masyarakat adat.
Film tersebut mengambil latar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, dengan menyoroti kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut perlahan kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, hingga proyek food estate berskala besar.
Dalam dokumenter itu, pembukaan hutan adat untuk proyek bioetanol dan ketahanan pangan digambarkan membawa perubahan besar di tanah Papua. Di satu sisi pembangunan terus berjalan, namun di sisi lain masyarakat lokal disebut semakin tersisih dari tanah leluhur mereka sendiri.
Narasi film bahkan menyebut situasi tersebut sebagai bentuk “kolonialisme modern” di Papua. Selain konflik agraria, film ini juga menyinggung dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek investasi di wilayah tersebut.
Salah satu simbol yang paling menyita perhatian publik adalah pemasangan salib merah oleh masyarakat adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan dan penguasaan lahan.
Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Sapu Alam, Fransiska, menilai film tersebut menggambarkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat Papua saat ini.
“Orang Papua punya rumah, tetapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri,” ujarnya, Jumat (15/5/2026) dikutip beritasatu.
Menurut Fransiska, berbagai persoalan terus terjadi di Papua, mulai dari eksploitasi sumber daya alam, ekspansi sawit di Sorong, pertambangan nikel di Papua Barat Daya, hingga pembukaan blok eksploitasi baru di sejumlah wilayah.
Ia juga mengkritik berbagai regulasi yang dinilai tidak melibatkan masyarakat Papua secara utuh, termasuk sejumlah kesepakatan internasional seperti New York Agreement dan Rome Agreement.
“Kolonialisme hari ini bekerja secara sistematis, masuk ke dalam struktur pemerintahan, ke dalam kebijakan daerah, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan eksploitasi di Papua,” tambahnya.
Sementara itu, Cypri Jehan mengungkapkan bahwa awalnya film tersebut hanya dirancang sebagai dokumenter tentang resistensi masyarakat melalui pendekatan budaya dan agama. Namun arah cerita berubah ketika tim produksi menyaksikan langsung pembabatan hutan, konflik tanah, hingga keberadaan aparat bersenjata di wilayah sipil Papua.
Menurut Cypri, pengalaman tersebut membuat dokumenter ini bukan sekadar berbicara tentang Papua, tetapi juga tentang pola kekuasaan yang lebih luas di Indonesia.
Ia turut menyinggung sejumlah peristiwa sejarah seperti masuknya Freeport-McMoRan, Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera 1969, hingga proyek strategis nasional yang terus berkembang di Papua.
Cypri mengatakan semangat film ini terinspirasi dari pidato Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tentang kolonialisme di Asia dan Afrika.
“Semangat itu menjadi dasar kami membaca Papua,” pungkas Cypri.
Peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Sutami Amin, juga menilai kondisi Papua saat ini memperlihatkan sebuah paradoks pembangunan.
“Pada satu sisi ada proyek dekolonial yang besar, tetapi di sisi lain menyembunyikan proyek kolonial,” ujarnya.
Menurutnya, sejak era kolonial Belanda hingga sekarang, Papua kerap digambarkan secara stereotip untuk membenarkan intervensi pembangunan. Ia menilai pola tersebut masih berlangsung melalui pendekatan pembangunan modern yang melibatkan negara, korporasi, dan proyek-proyek besar.
Film dokumenter ini merupakan hasil kolaborasi Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Viralnya dokumenter ini kini bukan hanya memunculkan perdebatan soal pembangunan di Papua, tetapi juga memantik pertanyaan lebih besar tentang kebebasan berekspresi, hak masyarakat adat, hingga arah pembangunan nasional di wilayah paling timur Indonesia.







