Jagatmediakertanegara, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode Idul Fitri 2026 mampu menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp5 triliun.
Hal tersebut disampaikan Dadan saat ditemui di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
“Tentu saja (hemat anggaran). Yaitu kurang lebih sekitar Rp 5 triliun ya,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, penyaluran program MBG untuk siswa sekolah telah dihentikan sejak 13 Maret 2026. Sementara itu, penyaluran bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berakhir pada 17 Maret 2026.
“Setelah itu kita akan merayakan Idul Fitri dan program Makan Bergizi akan kembali operasional tanggal 31 Maret,” ujarnya.
Menurut Dadan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus respons terhadap dinamika ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi fiskal nasional.
Selain itu, BGN juga tengah melakukan penghitungan ulang penggunaan anggaran agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Saat ini, BGN memiliki pagu anggaran sebesar Rp268 triliun dengan dana cadangan atau standby sebesar Rp67 triliun.
Meski demikian, pihaknya berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran utama sebelum memanfaatkan dana cadangan tersebut.
“Tentu saja kita harus efektifkan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efektif dan mengurangi penggunaan anggaran,” jelas Dadan.
Pengawasan Anggaran Diperketat
Di sisi lain, BGN juga memperkuat sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran program MBG. Hal ini dilakukan karena sekitar 93 persen anggaran BGN disalurkan langsung ke satuan pelayanan di berbagai daerah.
Menurut Dadan, pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari pengawasan internal BGN, audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga melibatkan Kejaksaan Agung untuk pengawasan yang lebih intensif di lapangan.
BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat melalui layanan “Sahabat Gizi 127” yang beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan terkait pelaksanaan program tersebut.
62 Satuan Pelayanan Ditutup Sementara
Dadan juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup sementara karena tidak memenuhi standar penyajian menu.
“Ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu. Ya, baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik. Itu 62 SPPG yang selama Ramadhan ini kita tutup dulu sementara,” ujar dia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari total lebih dari 25.000 SPPG yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia.
BGN berharap langkah efisiensi anggaran dan penguatan pengawasan ini dapat memastikan pelaksanaan program berjalan lebih optimal, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat.
(*Red)
