Jagatmediakertanegara, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat melakukan serangan terhadap Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan JK kepada wartawan setelah menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).
Menurut JK, meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga BBM dan LPG yang pada akhirnya akan memperbesar beban subsidi pemerintah.
“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga LPG naik, dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” ujar JK dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan dapat mengganggu pasokan energi nasional. JK menilai cadangan BBM Indonesia masih terbatas sehingga perlu diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” kata JK.
Selain dampak ekonomi, JK juga menilai Indonesia perlu menentukan sikap politik yang jelas terhadap konflik yang terjadi setelah serangan AS ke Iran. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menurutnya Indonesia perlu menunjukkan posisi diplomatik yang tegas.
Ia menyarankan pemerintah memanfaatkan peran Indonesia di berbagai forum internasional untuk mendorong upaya penyelesaian konflik dan terciptanya perdamaian.
Di sisi lain, JK menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan prioritas belanja negara agar tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap keuangan negara.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” ujar JK.
