JAGATMEDIA, PALEMBANG – Upaya merintangi penegakan hukum dalam kasus korupsi proyek instalasi komunikasi desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akhirnya terbongkar. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dua orang tersangka dalam perkara obstruction of justice terkait proyek pembuatan dan pengelolaan jaringan komunikasi serta instalasi informasi lokal desa.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 27 April 2026, sebagai pengembangan dari perkara korupsi proyek tersebut yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht di pengadilan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Dr Ketut Sumedana, menegaskan bahwa pengusutan ini berawal dari temuan penyidik saat menelusuri proses penanganan perkara utama.
“Perkara ini sebenarnya sudah sidang dan perkara pokoknya sudah inkracht, sudah putus di pengadilan. Kemudian dari perkara pokok tersebut, dalam proses penyidikan dan persidangan ada dua orang,” jelasnya dalam konferensi pers.
Dua tersangka yang ditetapkan yakni RC dan RS.
RC diketahui merupakan Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin sekaligus mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muba periode Oktober 2018 hingga Juni 2023.
Sementara RS merupakan seorang advokat, awalnya, keduanya diperiksa sebagai saksi. Namun, hasil pemeriksaan mengungkap dugaan kuat keterlibatan mereka dalam upaya sistematis untuk menghambat jalannya penyidikan.
Penyidik menemukan adanya skenario yang diduga disusun secara bersama-sama untuk mengarahkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan sebenarnya kepada penyidik.
Tujuannya diduga untuk mengaburkan fakta hukum dan menghambat pengungkapan perkara korupsi yang tengah ditangani.
Modus tersebut dinilai sebagai bentuk serius perintangan proses hukum, yang dapat merusak integritas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis.
Untuk dakwaan primair, keduanya dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP.
Sementara dakwaan subsidair dikenakan Pasal 22 undang-undang yang sama, yang mengatur tentang perbuatan menghalangi proses hukum dalam perkara korupsi.
Guna kepentingan penyidikan, tim kejaksaan melakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 28 April hingga 17 Mei 2026.
Tersangka RS ditahan di Rutan Kelas I Palembang. Sedangkan RC diketahui saat ini tengah menjalani hukuman dalam perkara lain.
Kasus ini menjadi sinyal tegas bahwa aparat penegak hukum tidak hanya memburu pelaku korupsi, tetapi juga pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses pengungkapan kebenaran.
Di tengah upaya pemberantasan korupsi, obstruction of justice dinilai sebagai ancaman serius karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
