JAGATMEDIA, JAKARTA – Upaya pemerintah mencetak wirausahawan baru dinilai belum akan maksimal apabila pendidikan kewirausahaan hanya sebatas teori di ruang kelas. Dukungan nyata berupa akses pembiayaan, pendampingan usaha, perluasan pasar, hingga penguatan rantai pasok disebut menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu berkembang dan bersaing di tengah ketatnya ekonomi regional.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Eva Monalisa, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Diskusi tersebut juga menghadirkan Plt Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, M Riza Damanik, serta Direktur Sinergi UMKM Indonesia, Widhiyani Mokhamad.
Eva menegaskan, Komisi VII DPR RI yang bermitra dengan sektor UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata mendukung penuh penguatan pendidikan kewirausahaan. Namun menurutnya, pembentukan jiwa entrepreneur harus dibarengi kebijakan konkret yang benar-benar dirasakan pelaku usaha.
“Kedua, bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan agar kualitas produk maupun produktivitas UMKM itu meningkat. Upaya peningkatan produktivitas UMKM harus melakukan perubahan paradigmatik; dari pendekatan programatik ke pendekatan ekosistem usaha,” ungkap Eva.
Ia menjelaskan, pendekatan programatik selama ini dinilai hanya berfokus pada bantuan sesaat, seperti pembiayaan atau pelatihan, tanpa membangun fondasi usaha yang kuat dan berkelanjutan.
“Ini yang fundamen kalau yang disebut dengan pendekatan programatik itu adalah ada orang butuh pembiayaan ditanya anda butuh apa butuh pembiayaan, berikan akses pasarnya maka yang terjadi adalah dia tambah modalnya dengan cara meminjam, atau perlu pelatihan untuk peningkatan kapasitas,” katanya.
Menurut Eva, perubahan paradigma menuju pendekatan ekosistem usaha harus menjadi prioritas dalam pengembangan UMKM nasional. Ia menyebut setidaknya ada lima aspek penting yang perlu diperkuat.
Pertama, legalisasi dan perlindungan usaha. Kedua, kemudahan akses sertifikasi dan pendampingan usaha agar kapasitas pelaku UMKM meningkat. Ketiga, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema non-KUR. Keempat, akses pasar dan digitalisasi. Kelima, penguatan kemitraan dan rantai pasok.
“Lima hal ini adalah ekosistem usaha untuk UMKM agar tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Eva menambahkan, jika pemerintah ingin mencetak wirausaha unggulan, maka calon entrepreneur harus dipersiapkan dengan mentalitas kuat, inovatif, dan memiliki daya saing luas.
Sementara itu, Direktur Sinergi UMKM Indonesia, Widhiyani Mokhamad, menilai terdapat dua persoalan besar yang masih menghambat perkembangan UMKM di Indonesia, yakni rendahnya literasi keuangan dan belum optimalnya pendampingan usaha.
Menurutnya, pendampingan yang tepat dapat membantu menekan tingginya angka kegagalan pelaku UMKM, termasuk dalam pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menekankan bahwa pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan akses modal, tetapi juga pembinaan berkelanjutan agar mampu mengelola usaha secara sehat dan bertahan dalam jangka panjang.
