JAGATMEDIA, PALEMBANG – Sejumlah organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok nelayan dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa dan audiensi di berbagai titik di Kota Palembang, Senin (15/6/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya tujuh agenda aksi dan audiensi akan berlangsung dengan mengangkat berbagai isu, mulai dari ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga dugaan tindak pidana korupsi.
BEM Universitas IBA Bergabung dalam Aksi Mahasiswa
Aksi mahasiswa akan diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas IBA Palembang dengan mengusung tagar #MenjemputRevolusi.
BEM Universitas IBA menyatakan akan bergabung dengan massa DEMA UIN Raden Fatah Palembang menuju Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun sejumlah tuntutan yang dibawa antara lain meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM, menghentikan pemborosan APBN, memperkuat nilai tukar rupiah, memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara, serta mengevaluasi secara menyeluruh kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
DEMA UIN Raden Fatah Gelar Aksi “Indonesia Darurat”
Aksi dengan jumlah massa terbesar akan dilakukan oleh DEMA UIN Raden Fatah Palembang. Sekitar 1.000 mahasiswa dijadwalkan melakukan long march dari Kampus A UIN menuju Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam aksi bertajuk “Indonesia Darurat” tersebut, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya menghentikan pemborosan APBN, menolak kenaikan harga BBM, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, menghentikan program yang dinilai belum siap dijalankan, serta meminta DPR RI lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
HNSI Banyuasin Audiensi Soal BBM Nelayan
Sementara itu, DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Banyuasin akan menggelar audiensi di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel.
Mereka meminta penambahan kuota BBM subsidi bagi nelayan Banyuasin, kepastian jadwal distribusi BBM, pembentukan tim koordinasi bersama pemerintah daerah, serta dialog resmi dengan pihak Pertamina.
MMK Sumsel Datangi Kejati dan Kejari
LSM Masyarakat Miskin Kota Sumatera Selatan (MMK Sumsel) dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel dan Kejaksaan Negeri Palembang.
Dalam aksinya, mereka meminta Kejati Sumsel turun langsung ke Kabupaten Musi Rawas untuk menindaklanjuti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka. Massa juga menyatakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kota Palembang.
GAASS Soroti Perizinan Hotel
Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel (GAASS) akan menggelar aksi di halaman Hotel Parkside Palembang.
Mereka mendesak manajemen hotel untuk membuka dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara transparan, menjelaskan legalitas penjualan minuman beralkohol, serta bertanggung jawab terhadap potensi dampak sosial dan lalu lintas yang ditimbulkan dari aktivitas operasional hotel.
KAMUS Desak Evaluasi Tempat Hiburan Malam
Kesatuan Aksi Masyarakat Sumsel (KAMUS) dijadwalkan mendatangi Kantor Wali Kota Palembang.
Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional sejumlah tempat hiburan malam, audit penerimaan pajak sektor hiburan, hingga penutupan tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan perizinan dan operasional.
SCW Gelar Dua Aksi Terpisah
LSM Sriwijaya Corruption Watch (SCW) Sumsel akan menggelar dua aksi pada hari yang sama.
Aksi pertama berlangsung di Kantor DPRD Kota Palembang dengan tuntutan agar DPRD menindaklanjuti berbagai isu yang berkembang terkait Wakil Wali Kota Palembang.
Sementara aksi kedua akan digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel dengan tuntutan penyelidikan terhadap sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Dinas Kepemudaan dan Olahraga OKI, serta Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.
Aparat Siapkan Pengamanan
Hingga berita ini ditulis, situasi keamanan di Kota Palembang masih terpantau kondusif.
Aparat keamanan akan melakukan pengamanan di sejumlah titik aksi guna memastikan seluruh kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan DPRD Provinsi Sumsel, Kantor Wali Kota Palembang, Kejati Sumsel, DPRD Kota Palembang, serta beberapa lokasi aksi lainnya selama kegiatan berlangsung.
