Jagatmediakertanegara, Jakarta — Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), M. Qodari, mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto saat ini terletak pada aspek teknokrasi. Hal tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Dalam pernyataannya, Qodari menegaskan bahwa persoalan teknokrasi menjadi hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam hal perencanaan dan penyelesaian masalah di lapangan.
“Memang tantangan dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, kalau kita bicara produk adalah tantangan teknokrasi,” kata Qodari saat rapat.
Ia menjelaskan, kendala tersebut mencakup kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi persoalan sejak awal, menyusun perencanaan yang matang, hingga menyelesaikan berbagai masalah teknis yang muncul di lapangan.
“Bagaimana bisa mengantisipasi masalah dari awal, kemudian membuat perencanaan yang baik dan menyelesaikan masalah-masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Jadi tantangannya adalah teknokrasi,” ucap dia.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai persoalan teknokrasi seharusnya dapat dikomunikasikan langsung kepada Presiden. Ia mendorong agar pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan kendala yang dihadapi.
“Yang berkaitan dengan pak kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi, ini sebenarnya dari awal ya saya kira pak kepala bicara aja dengan Pak Presiden kalau kita problem kita teknokrasi,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas juga menekankan pentingnya melibatkan tenaga ahli atau teknokrat dalam menjalankan program-program pemerintah. Ia mengingatkan agar penempatan sumber daya manusia dilakukan secara tepat sesuai kompetensi.
“Cari orang yang teknokrat-teknokrat, yang mampu untuk melaksanakan program-program itu, program-program kebijakan presiden ini. Jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan, program-program, yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Andreas turut menyinggung persoalan di daerah pemilihannya di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait isu geotermal. Ia menilai polemik yang terjadi dipicu oleh kurangnya pemahaman teknis di tengah masyarakat.
“Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak ngerti barang itu gimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling ya pro-kontra yang tidak produktif juga gitu,” tutur dia.
Menurutnya, peran KSP sangat strategis sebagai penghubung antara Presiden dan berbagai persoalan di lapangan, termasuk dalam mengatasi hambatan kebijakan.
“Sementara menurut saya, ini suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan. Karena bukan teknokrat yang bicara di situ, nah ini saya kira hal-hal seperti ini KSP mata dan telinga presiden yang bisa menjadi penyambung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan,” lanjutnya.
