Jagatmediakertanegara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuka tabir baru cara licik para pelaku korupsi menyamarkan uang haram. Kali ini, bukan lagi sekadar lewat rekening berlapis atau aset fiktif, melainkan memanfaatkan relasi personal dengan perempuan muda—yang kerap disebut “ani-ani”—sebagai jalur aman mengalirkan dana ilegal.
Wakil Ketua KPK, , mengungkapkan fenomena ini muncul seiring semakin ketatnya pengawasan transaksi keuangan oleh lembaga seperti . Para pelaku, yang mayoritas laki-laki, disebut mulai kehabisan cara konvensional untuk menyembunyikan uang hasil korupsi.
“Pelaku korupsi didominasi laki-laki, sekitar 81%. Ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, mereka bingung menempatkan uang agar tidak terdeteksi,” ujarnya dalam sosialisasi antikorupsi di , dikutip Senin (20/4/2026).
Dalam kondisi terdesak, pelaku kemudian mencari celah di luar sistem formal. Pendekatan personal dijadikan senjata baru: perempuan muda didekati, dibiayai, lalu dijadikan “penampung” aliran dana gelap.
“Mulai mencari yang muda-muda, didekati, dibiayai. Dari situ uang mengalir. Padahal, ketika uang hasil korupsi diberikan dan diterima, di situlah sudah masuk ranah tindak pidana pencucian uang,” ujar Ibnu.
Secara hukum, praktik ini jelas masuk dalam kategori Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tak hanya pelaku utama, pihak yang menerima aliran dana pun tak luput dari jeratan hukum. Mereka bisa diposisikan sebagai pelaku pasif karena turut menyimpan uang yang diduga berasal dari kejahatan.
“Setidaknya bisa dikenakan pasal penadahan. Ada konsekuensi hukum yang tidak ringan,” lanjutnya.
KPK menilai pola ini sebagai sinyal bahaya baru dalam pemberantasan korupsi. Para pelaku terbukti terus beradaptasi, mencari celah untuk menghindari jerat hukum. Karena itu, penindakan tak bisa lagi hanya berhenti pada aktor utama, tetapi harus menembus jaringan sosial yang ikut menjadi jalur peredaran uang ilegal.
Di sisi lain, KPK juga mengingatkan publik—terutama generasi muda—agar tidak tergiur hubungan yang dibungkus kemewahan semu. Sebab dalam hukum, ketidaktahuan bukan alasan. Sekali menerima aliran dana ilegal, risiko pidana sudah di depan mata.
