Jagatmediakertanegara, Palembang Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan (GAASS) menyoroti kegiatan apel Kapolri yang melibatkan ribuan pengemudi ojek online (ojol) dan buruh di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut juga diketahui dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan.
GAASS menilai kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar tersebut perlu mendapatkan perhatian publik, khususnya terkait urgensi kegiatan serta transparansi sumber anggaran yang digunakan.
Ketua Umum GAASS, Andi Leo, ST., M.H, menyampaikan bahwa dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap kegiatan yang melibatkan pejabat publik serta berpotensi menggunakan fasilitas atau anggaran negara semestinya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran. Minggu 08/03/2026
Menurutnya, kegiatan yang melibatkan ribuan peserta tentu membutuhkan dukungan logistik dan pembiayaan yang tidak sedikit, mulai dari mobilisasi peserta, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan, hingga berbagai kebutuhan operasional lainnya. Namun hingga saat ini publik belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai sumber pembiayaan kegiatan tersebut.
“Dalam kerangka negara demokratis, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mengetahui serta mengawasi penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara melalui APBN, dukungan pemerintah daerah melalui APBD, ataupun sumber pembiayaan lainnya,” ujar Andi Leo, ST., M.H.
GAASS juga mempertanyakan urgensi dan relevansi kegiatan tersebut, mengingat masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat Sumatera Selatan, mulai dari kondisi infrastruktur hingga berbagai persoalan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Dalam perspektif kebijakan publik, setiap kegiatan yang melibatkan sumber daya negara seharusnya memiliki orientasi pada efektivitas serta manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan yang bersifat seremonial,” tegasnya.
Lebih lanjut, GAASS menegaskan bahwa sikap kritis masyarakat terhadap kegiatan pejabat publik merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sehingga pertanyaan mengenai urgensi dan transparansi anggaran tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai upaya untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara akuntabel dan bertanggung jawab.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai sumber anggaran kegiatan apel Kapolri bersama ojol dan buruh di Sumatera Selatan tersebut.
(Rilis)
