Jagatmediakertanegara, Palembang – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, memberikan klarifikasi terkait isu pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel yang sempat menjadi sorotan publik dan media.
Dalam keterangannya kepada awak media, Andie menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan dari para jurnalis mengenai rencana pengadaan fasilitas tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pengadaan meja biliar tersebut masih berada pada tahap perencanaan dan belum memasuki proses pembelian.
Menurut Andie, setelah muncul pemberitaan dan berbagai pertanyaan dari masyarakat, dirinya langsung menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta penjelasan terkait rencana pengadaan tersebut. Hal itu dilakukan agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara terbuka dan transparan.
“Terima kasih atas masukan dan saran dari rekan-rekan media terkait rencana pengadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan DPRD Sumsel. Tadi saya sudah menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta klarifikasi mengenai rencana pengadaan tersebut,” ujar Andie.
Ia menegaskan bahwa rencana pengadaan fasilitas tersebut belum sampai pada tahap realisasi. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada pembelian meja biliar yang dilakukan oleh pihak DPRD Sumsel.
Andie menjelaskan bahwa rumah dinas pimpinan DPRD kerap dimanfaatkan untuk menerima tamu secara informal, baik tokoh masyarakat maupun dari kalangan olahraga. Selain menjabat sebagai Ketua DPRD Sumsel, dirinya juga mengemban amanah sebagai Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatera Selatan.
Karena itu, fasilitas tersebut awalnya dipertimbangkan sebagai sarana pendukung kegiatan nonformal, termasuk saat menerima tamu dari kalangan atlet maupun komunitas olahraga biliar.
Meski demikian, Andie menegaskan pihaknya memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Oleh sebab itu, setiap rencana pengadaan akan dikaji kembali secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan prioritas kebutuhan.
Ia memastikan bahwa keputusan akhir terkait pengadaan fasilitas tersebut akan mempertimbangkan kepentingan publik serta manfaat yang dihasilkan.
“Jika nantinya dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka rencana pengadaan tersebut bisa saja ditinjau ulang bahkan dibatalkan,” tegasnya.
Andie juga menegaskan komitmen DPRD Sumsel untuk terus menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah serta terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat maupun media.
