JAGATMEDIA, LOMBOK BARAT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Program Desa Berdaya, sebuah program yang mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari visi pembangunan NTB Makmur Mendunia.
Komitmen itu ditunjukkan langsung oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Dalam kunjungan tersebut, gubernur tidak hanya meninjau pelaksanaan program, tetapi juga berdialog dengan warga untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Gubernur mengunjungi sejumlah keluarga penerima manfaat, meninjau rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), melihat perkembangan usaha produktif warga, hingga mengecek kondisi akses jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan memerlukan perbaikan.
Dari hasil dialog dengan masyarakat, Gubernur menilai bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan ekonomi. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus berjalan seiring agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Kemiskinan tidak berdiri sendiri. Pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur dan layanan dasar,” ujar Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Di Desa Mekarsari, sebanyak 134 kepala keluarga tercatat menerima manfaat Program Desa Berdaya Transformatif dengan total nilai intervensi mencapai Rp1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, 115 keluarga memperoleh bantuan modal usaha sebesar Rp7 juta, sedangkan 19 keluarga lainnya menerima bantuan rehabilitasi rumah.
Program Desa Berdaya Transformatif merupakan tahap awal strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di NTB. Pada tahun 2026, program ini menyasar 6.337 kepala keluarga yang tersebar di 40 desa. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, ditambah alokasi khusus untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Data pemerintah menunjukkan 83,27 persen keluarga sasaran telah mengajukan proposal usaha, sementara 79,28 persen di antaranya telah dinyatakan layak setelah melalui proses verifikasi. Usaha peternakan unggas menjadi pilihan terbanyak, disusul sektor perdagangan dan pertanian.
Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Skema ini diharapkan mampu mengubah pola bantuan yang sebelumnya bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses air bersih, listrik, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga layanan pendidikan bagi sebagian keluarga penerima manfaat.
Sebagai pelengkap Program Desa Berdaya Transformatif, Pemprov NTB juga menjalankan Program Desa Berdaya Tematik yang berfokus pada penguatan potensi ekonomi desa. Pada tahun 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 257 desa, masing-masing memperoleh BKK sebesar Rp300 juta untuk mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup.
Hingga saat ini, sebanyak 254 desa telah mengajukan proposal, sementara proses verifikasi dan pencairan dana terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat segera berjalan.
Dalam kunjungannya, Gubernur juga menyoroti sejumlah potensi lokal yang dinilai masih dapat dikembangkan, seperti pengelolaan air bersih melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengembangan produk olahan nira yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Melalui Program Desa Berdaya, Pemerintah Provinsi NTB berharap tercipta desa-desa yang mandiri, produktif, dan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat diyakini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor: Lina
Sejak Juni 2026, menjadi bagian dari Jagat Media dengan area peliputan Lombok Tengah dan sekitarnya. Mengulas beragam topik, mulai dari politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, hingga berbagai peristiwa penting yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
