JAGATMEDIA, LOMBOK TENGAH – Dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bujak, Kecamatan Batukeliang, Kabupaten Lombok Tengah, memicu sorotan publik.
Menyikapi peristiwa tersebut, Aliansi Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat (ALARM-NTB) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah untuk segera menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Bujak serta melakukan evaluasi menyeluruh.
Ketua ALARM-NTB, Lalu Hizzi, mengatakan pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan insiden yang terjadi pada Kamis (30/7/2026). Berdasarkan hasil penelusuran tim di lapangan dan keterangan keluarga korban, sejumlah anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi menu MBG berupa sate ayam.
“Gejala yang muncul antara lain mual, muntah, diare, hingga demam tinggi setelah mereka mengonsumsi makanan tersebut,” kata Lalu Hizzi dalam keterangan resminya di Praya, Minggu (2/8/2026).
Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak yang menjadi sasaran program nasional.
“Kami mendukung penuh keberadaan Program Makan Bergizi Gratis karena program ini sangat baik dan bermanfaat bagi anak-anak. Namun, jika tata kelola dan pengawasannya amburadul hingga membahayakan keselamatan anak, ini menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Berdasarkan penelusuran awal, ALARM-NTB mengidentifikasi sejumlah dugaan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Di antaranya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) keamanan pangan pada proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan yang disebut tidak memenuhi standar BPOM dan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, menu makanan yang disajikan dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan gizi anak usia dini. ALARM-NTB juga menyoroti penanganan awal terhadap korban yang disebut dilakukan secara mandiri oleh keluarga sebelum adanya respons dari tim penanganan.
Atas temuan tersebut, ALARM-NTB menyampaikan lima tuntutan kepada Badan Gizi Nasional dan pemerintah terkait, yakni menghentikan sementara operasional SPPG Desa Bujak dan melakukan audit bersama BPOM serta Dinas Kesehatan, mencopot serta memasukkan pengelola SPPG ke daftar hitam apabila terbukti lalai menerapkan SOP higiene dan sanitasi, menjamin seluruh biaya pengobatan korban hingga pulih, memberikan kompensasi kepada keluarga terdampak, serta melakukan evaluasi dan standardisasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Lombok Tengah.
Saat ini ALARM-NTB mengaku terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPOM, dan aparat kepolisian untuk memastikan penanganan kasus berjalan secara transparan. Organisasi tersebut juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami mendesak BGN untuk terbuka dan memberikan penjelasan resmi kepada publik. Kasus ini harus diusut tuntas demi keselamatan anak-anak kita,” pungkas Lalu Hizzi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun pihak pengelola SPPG Desa Bujak terkait tuntutan dan dugaan yang disampaikan ALARM-NTB. Berita ini akan diperbarui setelah terdapat penjelasan dari pihak terkait.
Editor : Lina
Sejak Juni 2026, menjadi bagian dari Jagat Media dengan area peliputan Lombok Tengah dan sekitarnya. Mengulas beragam topik, mulai dari politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, hingga berbagai peristiwa penting yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
