JAGATMEDIA, HUMBANG HASUNDUTAN – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, S.H., M.H., menerima dokumen pemandangan umum fraksi yang diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, dalam Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (6/7/2026).
Sidang paripurna tersebut membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, didampingi Wakil Ketua DPRD Jessika Avelina Simamora dan Marsono Simamora, serta dihadiri seluruh anggota DPRD.
Turut hadir dalam sidang tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, Kepala Seksi Intelijen Van Barata Semenguk, S.H., M.H., staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Sebelum penyampaian pemandangan umum fraksi, Ketua DPRD terlebih dahulu meminta masing-masing fraksi menyampaikan nama juru bicaranya. Juru bicara Fraksi Golkar Solidaritas adalah Rustam Marbun, Fraksi Hanura diwakili Martini Purba, Fraksi NasDem diwakili Normauli Simarmata, Fraksi Perindo diwakili Guntur Simamora, Fraksi Gerindra diwakili Andreas Simamora, dan Fraksi Gabungan diwakili Roganda Tinambunan.
Selanjutnya, enam fraksi di DPRD Humbang Hasundutan menyampaikan pemandangan umum terhadap empat ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Dokumen pemandangan umum tersebut kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam pandangannya, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Sejumlah fraksi juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 99,34 persen dan realisasi belanja sebesar 94,24 persen. Meski demikian, fraksi-fraksi mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efektivitas realisasi belanja pada tahun anggaran berikutnya.
Terkait Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, fraksi-fraksi menilai regulasi tersebut merupakan respons terhadap kondisi sosial yang berkembang dan diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap rokok, khususnya bagi perokok pasif.
Sementara itu, terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, fraksi-fraksi berharap perubahan tersebut benar-benar dapat meningkatkan efektivitas organisasi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, fraksi-fraksi berharap regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal guna memperkuat inventarisasi, sertifikasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset milik daerah.
Editor: Lina
Menjadi bagian dari Jagat Media sejak Juni 2026 dengan wilayah liputan Kabupaten Tobasa dan sekitarnya. Berpengalaman meliput beragam isu, termasuk politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, serta berbagai peristiwa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
