JAGATMEDIA, ACEH SELATAN, Senin (26/10/2026) Program revitalisasi SMP Negeri 3 Trumon Timur di Kabupaten Aceh Selatan senilai Rp2,1 miliar bersumber dari APBN 2026 kini memicu polemik. Sorotan tajam ini mencuat pasca-kunjungan awak media ke lokasi proyek yang mendapati dugaan material tidak sesuai spesifikasi teknis, serta ditutupinya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pihak pengelola sekolah.
Penelusuran ini bermula pada Kamis (22/10/2026), saat awak media turun langsung ke lokasi sekolah di Desa Kapa Seusak, Kecamatan Trumon Timur. Di lapangan, awak media melihat wujud bangunan dari proyek revitalisasi tersebut telah rampung dikerjakan.
Program yang berlangsung sejak April hingga Agustus 2026 ini mencakup rehabilitasi enam ruang kelas baru, satu ruang perpustakaan, satu laboratorium IPA, dan gedung administrasi. Pada kunjungan tersebut, awak media juga berkesempatan bertemu dan mengonfirmasi langsung hal ini dengan Plt. Kepala Sekolah, Syibra Al Malishi, S.Pd.
Meski secara mata hasil revitalisasi tersebut tampak rapi dari luar, daya tahan dan kualitas konstruksinya diragukan. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, sejumlah spesifikasi teknis diduga kuat tidak memenuhi standar kelayakan.
Salah satu poin krusial adalah penggunaan material pada rangka plafon yang disinyalir menggunakan bahan puring. Padahal, standar bangunan fasilitas pendidikan mengharuskan penggunaan rangka hollow atau material pengganti lain yang jauh lebih kokoh. Penggantian komponen atap dan kusen jendela juga dinilai tidak sesuai standar.
Indikasi kejanggalan semakin menguat menyusul sikap tertutup pengelola sekolah. Saat awak media bertemu langsung dengan Plt. Kepala Sekolah di lokasi dan meminta peninjauan dokumen RAB guna mencocokkan realisasi spesifikasi, ia menolak untuk menampilkannya.
Syibra berdalih bahwa pengerjaan sudah mengikuti RAB yang ada. Namun, ia justru mengeluarkan pernyataan yang mengarahkan agar wartawan langsung menemui oknum pejabat di Dinas Pendidikan Aceh Selatan terkait hal tersebut.
Sikap ini memunculkan dugaan kuat adanya tekanan, kongkalikong, atau intervensi dari pihak dinas terkait terhadap pelaksanaan teknis Program di lapangan.
Merespons temuan lapangan tersebut, kalangan media dan masyarakat mendesak aparat berwenang untuk segera mengambil tindakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta segera turun tangan melakukan audit investigatif guna memastikan transparansi anggaran dan mencegah potensi kerugian keuangan negara.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Aceh Selatan juga didorong untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait potensi tindak pidana korupsi atau mark-up anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, seluruh pihak terkait, baik Dinas Pendidikan Aceh Selatan maupun pihak pengelola sekolah, belum memberikan hak jawab, bantahan, atau klarifikasi resmi lanjutan kepada publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pers.
Editor : Lina.
Sejak September 2026, menjadi bagian dari Jagat Media dengan area peliputan seluruh Indonesia. Mengulas beragam topik, mulai dari politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, hingga berbagai peristiwa penting yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
