JAGATMEDIA, ACEH SINGKIL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil mulai mengusut lebih dalam dugaan penyimpangan dalam pengadaan seragam sekolah bagi pelajar terdampak banjir. Penanganan perkara yang menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp1,77 miliar itu kini resmi memasuki tahap penyidikan.
Peningkatan status penanganan perkara dilakukan setelah tim jaksa melakukan serangkaian penyelidikan dan menyimpulkan adanya indikasi tindak pidana. Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-01/L.1.25/Fd.1/07/2026 tertanggal 9 Juli 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Syahron Hasibuan, melalui Kepala Seksi Intelijen Raja Liola Gurusinga, mengatakan peningkatan status perkara merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh tim.
“Hasil gelar perkara menyimpulkan telah ditemukan dugaan tindak pidana sehingga penanganannya layak ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Raja, Selasa (14/7/2026).
Perkara tersebut berkaitan dengan program pengadaan seragam sekolah yang diperuntukkan bagi siswa korban banjir pada jenjang TK/PAUD, SD/MI, hingga SMP/MTs di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil.
Program itu didanai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.770.250.000 yang dialokasikan pemerintah daerah untuk penanganan darurat bencana banjir dan longsor.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 mengungkap adanya indikasi kelebihan pembayaran dalam proyek tersebut sebesar Rp687,56 juta.
Meski dana yang menjadi temuan BPK telah dikembalikan ke kas daerah, Kejari Aceh Singkil memastikan hal itu tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
“Soal adanya pengembalian itu sudah kami sampaikan kepada pimpinan saat ekspose. Namun pimpinan berpendapat peristiwa pidana dalam perkara bantuan ini tetap layak ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya.
Menurut Raja, penyidikan yang dilakukan tidak hanya bertujuan menghitung ada atau tidaknya kerugian negara, tetapi juga untuk mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran pidana dalam seluruh proses pengadaan bantuan tersebut.
“Peristiwa pidananya tidak hanya menyangkut kerugian negara. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan unsur kerugian negara nantinya juga akan digunakan sebagai bagian dari pasal yang disangkakan apabila hasil penyidikan mengarah ke sana,” kata Raja.
Saat ini, penyidik Kejari Aceh Singkil mulai mengumpulkan alat bukti dan mendalami setiap tahapan pelaksanaan proyek, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut juga akan dimintai keterangan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi.
Editor : Lina
Menjadi bagian dari Jagat Media sejak Februari 2026. Berpengalaman meliput beragam isu, termasuk politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, serta berbagai peristiwa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.












