JAGATMEDIA, LOMBOK TENGAH – Polemik dugaan ketidaknetralan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, berujung pada pergantian anggota panitia yang dipersoalkan.
Keputusan tersebut diambil melalui musyawarah yang digelar di Aula Kantor Desa Lantan, Kamis (1/10/2026), dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pilkades. Proses klarifikasi itu turut disaksikan unsur Kecamatan dan Polsek setempat.
Polemik bermula setelah beredar foto dan video kegiatan pembagian beras bantuan pangan (Bapang) yang berlangsung di rumah salah seorang anggota panitia yang juga menjabat sebagai kepala dusun (Kadus).
Dalam foto dan video yang beredar, terlihat adanya pose tiga jari yang kemudian dipersoalkan karena dinilai dapat menimbulkan persepsi keberpihakan kepada salah satu peserta Pilkades.
Dalam rapat klarifikasi, oknum Kadus tersebut menyampaikan bahwa dirinya hanya menyediakan tempat untuk pelaksanaan pembagian bantuan pangan. Namun, penggunaan rumah pribadi sebagai lokasi kegiatan serta munculnya simbol tiga jari menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai netralitas panitia.
BPD Tegaskan Pergantian untuk Jaga Kepercayaan
Ketua BPD Lantan, Sahdan, mengatakan langkah pergantian tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan penyelenggaraan Pilkades berjalan secara independen.
“Langkah penonaktifan ini murni untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menjamin independensi panitia,” ungkap Sahdan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Lantan, Multazam, mengatakan proses pergantian anggota panitia akan dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.
“Masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan dan transparan bersama BPD serta jajaran muspika. Kami mengimbau warga Desa Lantan agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang beredar di media sosial, serta bersama-sama sukseskan pencoblosan pada 29 Oktober mendatang secara damai dan demokratis,” imbau Multazam.
Netralitas Menjadi Perhatian dalam Tahapan Pilkades
Pergantian anggota panitia tersebut menjadi bagian dari langkah penyelenggara untuk menjaga kepercayaan masyarakat menjelang pemungutan suara Pilkades Lantan.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan tahapan dan jadwal Pilkades Serentak 2026. Berdasarkan informasi resmi Pemkab Lombok Tengah, pemungutan dan penghitungan suara Pilkades Serentak dijadwalkan berlangsung pada 29 Oktober 2026.
Ketentuan mengenai penyelenggara Pilkades di Lombok Tengah juga telah diatur melalui regulasi daerah. JDIH Kabupaten Lombok Tengah mencatat Perbup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, sementara pedoman Pilkades diatur dalam Perbup Nomor 43 Tahun 2019 beserta perubahannya.
Dengan adanya keputusan pergantian tersebut, BPD dan Panitia Pilkades Lantan menyatakan persoalan terkait anggota panitia yang dipersoalkan telah diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.
Selanjutnya, perhatian diarahkan pada pelaksanaan tahapan Pilkades hingga hari pemungutan suara agar berlangsung tertib, damai, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Editor : Lina
Sejak Juni 2026, menjadi bagian dari Jagat Media dengan area peliputan Lombok Tengah dan sekitarnya. Mengulas beragam topik, mulai dari politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, hingga berbagai peristiwa penting yang berkembang di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
