Menu ✖

Mode Gelap
Istiqomah Kawal Ulama, Forum Cakar Sriwijaya Jaga Keamanan Dan Kondusivitas Maulid Hingga Selesai Treatrikal perjuangan pahlawan Aceh Cut Nyak Dhien memukau ribuan penonton dalam HUT ke-438 Kota Meulaboh Ketua PD IWO Aceh Barat Apresiasi Kemeriahaan HUT Meulaboh Ke-438 Jep Kupi Khop Semarakkan Hut Kota Meulaboh ke- 438 Irsan Syahputra Resmi Dilantik Sebagai Ketua Pemuda Gampong Gampa Periode 2026-2030 Polsek Ilir Timur II Gelar Bakti Kebersihan, Libatkan Tiga Organisasi Kemasyarakatan

Politik

Ketua YPPI Apresiasi Kepemimpinan Tarmizi-Said: Harmoni, Pembagian Peran, dan Kedewasaan Politik

badge-check


					Ketua YPPI Apresiasi Kepemimpinan Tarmizi-Said: Harmoni, Pembagian Peran, dan Kedewasaan Politik Perbesar

JAGATMEDIA, MEULABOH – HUT Kota Meulaboh ke 438 Ketua Yayasan Pusat Peradaban Insani (YPPI), Ustadz Syamsul Kamal, menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Barat Tarmizi, S.P., M.M. bersama Wakil Bupati Said Fadheil, S.H., khususnya dalam menjaga hubungan kerja yang tetap harmonis sejak awal masa kepemimpinan hingga saat ini.

Menurut Ustadz Syamsul Kamal, keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan sesuatu yang penting dalam memastikan pemerintahan berjalan efektif. Terlebih, keduanya masih tergolong pemimpin muda, namun mampu menunjukkan kedewasaan dalam menjalankan peran masing-masing.

“Sudah beberapa tahun mereka memimpin, tetapi hubungan keduanya masih terlihat harmonis sebagaimana di awal. Hal seperti ini tidak selalu mudah kita temukan. Keduanya masih sangat muda, tetapi dalam bersikap dan menjalankan tanggung jawab pemerintahan saya melihat kedewasaan yang patut diapresiasi,” ujar Ustadz Syamsul Kamal, Jum’at (2/10/2026).

Ia mengatakan, dirinya beberapa kali berjumpa dan melihat secara langsung bagaimana pembagian peran antara Bupati dan Wakil Bupati dijalankan.

Menurutnya, ketika Bupati harus menjalankan tugas ke luar daerah, Wakil Bupati mampu mengambil peran dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.

“Bagi saya, ini menunjukkan bahwa keduanya memahami tupoksi masing-masing. Tidak harus selalu tampil bersama untuk menunjukkan siapa yang lebih berperan. Ketika Bupati berada di luar daerah, Wakil Bupati mampu mengambil tanggung jawab. Ini bentuk kesadaran terhadap tugas dan amanah,” katanya.

Ustadz Syamsul Kamal juga mengapresiasi informasi yang diterimanya terkait pola kepemimpinan dan tuntutan terhadap aparatur pemerintah.

“Informasi yang saya terima sejauh ini, Bupati tidak menjadikan jabatan sebagai sesuatu yang diperjualbelikan. Yang dituntut adalah kerja serius, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat, termasuk perhatian terhadap anak-anak yatim,” ungkapnya.

Ia menilai, aspek lain yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana dinamika politik pascapemilihan tetap dapat dikelola secara dewasa.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika mendapatkan dukungan, tetapi juga ketika harus memimpin seluruh masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya berbeda pilihan politik.

“Yang juga saya apresiasi adalah tidak terlihat adanya dendam politik kepada masyarakat atau pihak-pihak yang mungkin pada saat pemilihan tidak memilihnya. Setelah menjadi pemimpin, semua kembali menjadi masyarakat yang harus dilayani. Bagi saya, ini bukan perkara sederhana,” ujarnya.

Ustadz Syamsul Kamal menilai, kemampuan memisahkan kepentingan politik masa kontestasi dengan tanggung jawab pemerintahan merupakan bagian penting dari kedewasaan demokrasi.

“Politik itu ada masa bertanding, tetapi setelah pertandingan selesai, yang harus dibangun adalah persatuan dan pemerintahan untuk semua. Kalau prinsip ini dapat dijaga, maka politik tidak berhenti pada perebutan kekuasaan, tetapi menjadi jalan untuk membangun daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut disampaikan bukan semata karena posisi Tarmizi dan Said sebagai kepala daerah, tetapi karena ada sejumlah sikap kepemimpinan yang menurutnya layak menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda.

“Saya melihat ada pembelajaran penting di sini: bagaimana dua orang pemimpin dapat berbagi peran, menjaga hubungan kerja, memahami batas kewenangan, dan tetap membangun komunikasi setelah proses politik selesai. Ini adalah nilai kepemimpinan yang penting untuk kita rawat,” tuturnya.

Menurutnya, kepemimpinan daerah pada akhirnya tidak hanya dinilai dari pembangunan fisik dan jumlah program, tetapi juga dari kualitas hubungan antarpemimpin, kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan menjaga persatuan setelah kontestasi politik.

“Semoga pola kepemimpinan seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Karena yang kita harapkan bukan hanya pembangunan Aceh Barat yang semakin baik, tetapi juga lahirnya budaya politik yang lebih dewasa, sehat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkas Ustadz Syamsul Kamal.

Editor : Lina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PDIP Minta Data Kader yang Terlibat Program MBG, Surati Kepala BGN

1 Juli 2026 - 09:49 WIB

Jokowi Titip Pesan Kawal Prabowo-Gibran, PDIP Tegaskan Prioritas Saat Ini Bukan Pemilu

21 Juni 2026 - 10:10 WIB

Mahasiswa Sumsel Gelar Aksi “Astacita Mahasiswa Sumsel”, Beri Kartu Merah kepada DPRD Sumsel

15 Juni 2026 - 20:08 WIB

Foto Wakil Wali Kota Palembang Dirawat Beredar, Publik Menunggu Penjelasan Resmi

8 Juni 2026 - 23:24 WIB

Video Ucapan Milad Prima Salam Jadi Sorotan, Unggahan Kemudian Dihapus

5 Juni 2026 - 23:15 WIB

Trending di Politik