JAGATMEDIA, PALEMBANG – Kritik keras itu disampaikan DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumatera Selatan saat menyoroti dugaan dampak aktivitas industri PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar Sungai Musi.
Forum Cakar Sriwijaya menilai persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan melalui bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut mereka, dugaan pencemaran air, kematian biota sungai, hingga emisi gas amonia harus dibuktikan melalui pemeriksaan ilmiah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel, Gery Hari Wijaya, mempertanyakan pola pendekatan sosial yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Jangan ninabobokan rakyat dengan sembako! Sembako dimakan hari ini, tetapi dampak lingkungan bisa diwariskan kepada anak cucu puluhan tahun. Jangan sampai bantuan sosial membuat masyarakat lupa bertanya: bagaimana nasib Sungai Musi dan bagaimana kualitas lingkungan yang kita wariskan?” ujar Gery.
Menurut Gery, bantuan sosial tidak boleh menjadi pengganti transparansi mengenai kondisi lingkungan. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui kualitas air, udara, sedimen, serta kondisi ekosistem di sekitar kawasan industri.
Dugaan Kematian Biota Sungai Diminta Dibuktikan
Cakar Sriwijaya juga menyoroti informasi mengenai dugaan kematian biota Sungai Musi dalam jumlah sangat besar yang dikaitkan dengan aktivitas industri.
Namun, Gery menegaskan pihaknya tidak ingin membangun tuduhan tanpa bukti. Karena itu, pemerintah didorong membuka data dan melakukan pemeriksaan secara transparan.
“Kalau memang tidak ada pencemaran, silakan buktikan. Ambil sampel air, ikan, sedimen dan biota sungai. Periksa di laboratorium independen. Jangan hanya mengandalkan laporan internal perusahaan,” tegas Gery.
“Sebaliknya, kalau hasil pemeriksaan membuktikan adanya pencemaran, jangan ada yang bermain-main. Siapa pun yang bertanggung jawab harus diperiksa dan diproses sesuai hukum,” lanjutnya.
Soroti Dugaan Emisi Amonia
Selain kualitas air, Cakar Sriwijaya turut meminta pemerintah mengusut dugaan emisi gas amonia dari aktivitas produksi pupuk, termasuk kondisi tertentu saat hujan yang menurut informasi masyarakat diduga menimbulkan bau menyengat.
Gery meminta kualitas udara di sekitar kawasan industri diukur secara objektif dan hasilnya dibuka kepada publik.
“Jangan masyarakat hanya disuruh mencium dan menebak-nebak. Ukur kualitas udaranya! Berapa kadar amonianya? Apakah masih memenuhi baku mutu? Apa dampaknya terhadap masyarakat? Publikasikan hasilnya!” kata Gery dengan tegas.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang hanya menerima dampak tanpa mengetahui hasil pengujian lingkungan.
“Kalau memang aman, buktikan secara ilmiah. Jangan cuma mengatakan aman. Masyarakat membutuhkan angka, hasil pengujian dan keterbukaan,” ujarnya.
Minta Audit Lingkungan Independen
DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel juga mempertanyakan kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri setelah PT Pusri beroperasi selama puluhan tahun.
Forum tersebut mendorong dilakukannya audit lingkungan secara menyeluruh dan independen, bukan sekadar pemeriksaan administratif.
“Puluhan tahun industri berdiri. Pertanyaannya sederhana: apakah Sungai Musi hari ini lebih sehat atau justru semakin terbebani? Jangan sampai kita baru sadar setelah kerusakan menjadi permanen,” ujar Gery.
Dorong Kajian Ulang Lokasi Industri
Cakar Sriwijaya turut mendorong pemerintah mengkaji kembali kelayakan keberadaan fasilitas industri yang berdekatan dengan kawasan permukiman padat.
Jika hasil kajian nantinya menunjukkan risiko terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dapat dikendalikan secara memadai, forum mendorong pemerintah mempertimbangkan relokasi secara bertahap ke kawasan industri yang lebih jauh dari permukiman padat.
“Jangan takut mengambil keputusan hanya karena perusahaan sudah lama berdiri. Kota berkembang, permukiman berkembang. Kalau sebuah lokasi yang dahulu dianggap ideal sekarang sudah dikelilingi masyarakat, maka pemerintah wajib mengevaluasi kembali,” tegas Gery.
“Kami Tidak Anti-Pusri”
Gery menegaskan DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel tidak bermaksud memusuhi PT Pusri maupun dunia industri.
Namun, menurutnya, kepentingan ekonomi tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.
“Kami tidak anti-Pusri. Kami tidak anti-industri. Tetapi kami anti terhadap segala bentuk pencemaran lingkungan apabila itu terbukti merugikan masyarakat. Jangan karena perusahaan besar lalu masyarakat kecil harus diam,” katanya.
Ia menambahkan, Forum Cakar Sriwijaya akan terus mendorong pemerintah membuka hasil pemeriksaan lingkungan kepada publik.
“Sungai Musi bukan milik Pusri. Sungai Musi bukan milik pemerintah. Sungai Musi adalah warisan masyarakat Sumatera Selatan. Kalau hari ini kita diam, jangan salahkan anak cucu kita kalau suatu hari mereka bertanya: kenapa generasi kita dulu membiarkan lingkungan mereka rusak?” ujar Gery.
DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel mendesak pemerintah segera melakukan investigasi terbuka, pengujian independen, serta audit lingkungan secara menyeluruh.
Forum juga meminta penegakan hukum dilakukan apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran.
“Jangan tunggu Sungai Musi benar-benar sekarat baru semua orang bergerak. Selamatkan sekarang, sebelum terlambat!” pungkas Gery, Minggu (9/8/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) terkait sejumlah tudingan dan permintaan yang disampaikan DPP Forum Cakar Sriwijaya Sumsel tersebut. Jagat Media membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak ingin memberikan klarifikasi terkait pemberitaan ini.
Editor : Lina
Menjadi bagian dari Jagat Media sejak April 2026. Berpengalaman meliput beragam isu, termasuk politik, hukum, humaniora, teknologi, bisnis, serta berbagai peristiwa di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
